Dasar Hukum

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
  2. Keputusan Sekertaris Daerah Nomor 10 Tahun 2019

Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sarolangun maka diperlukan suatu informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu sistem. Hal tersebut diperlukan guna meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan tugas di bidang hukum.

Visi

Terwujudnya kerangka sistem hukum daerah yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sarolangun yang mengedepankan terciptanya suatu keserasian antara ketertiban, ketentraman, dan kesejahteraan.

Misi

  1. Menyusun peraturan perundang-undangan yang dapat merekayasa masyarakat sehingga tercipta Kabupaten Sarolangun yang tertib, aman dan sejahtera;
  2. Menciptakan kondisi Kabupaten yang tertib dengan upaya penegakan hukum;
  3. Mengkaji, menyusun dan mengembangkan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan good governance;
  4. Meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi melalui pelayanan hukum, informasi dan pengkajian hukum.

Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan di bidang penyiapan dan perumusan produk-produk hukum daerah, bantuan hukum, administrasi dan dokumentasi hukum, serta mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundangan pada pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Tujuan

Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) onlen ini dibangun guna mempermudah penemuan kembali peraturan perundang-undangan secara cepat, tepat, dan akurat.

Fungsi

  1. Salah satu upaya menyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
  2. Untuk meningkatkan penyebaran luasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
  3. Untuk memudahkan pencarian dan penelurusan peraturan perundang- undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;
  4. Untuk Meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.